Kasus Koperasi

Kasus 1
Koperasi Dianaktirikan dalam Distribusi Pupuk Bersubsidi
Jumat, 16 Juli 2010 23:31 WIB
Penulis : Faishol Taselan

SURABAYA--MI: Pemerintah diminta memberi kepercayaan kembali terhadap koperasi di seluruh Indonesia yang selama ini dianaktirikan dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi.

Distribusi pupuk bersubsidi selama ini hanya dipercayakan kepada agen resmi berdasarkan penunjukkan dari produsen pupuk.

''Koperasi merasa dianaktirikan oleh pemerintah dalam distribusi pupuk bersubsidi. Selama ini koperasi nyaris tidak diberi kesempatan mendistribusikan pupuk tersebut ke petani,'' kata Ketua Tim Pokja Pupuk Inkud Jawa Timur Dedy Arman di Surabaya, Jumat.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ujarnya, koperasi mendapat kepercayaan penuh
dalam mendisribusikan pupuk bersubsidi. Selama dipegang oleh koperasi tidak pernah terdengar adanya penyimpangan pupuk di tingkat petani atau di pasaran, seluruhnya terdistribusi sesuai
peruntukkan.

"Namun setelah era reformasi peranan koperasi dalam distribusi pupuk dihilangkan, dan kini diganti dengan agen bermodal besar. Sedangkan koperasi tidak diberi kesempatan,'' katanya.

Di Jawa Timur, kata Dedy, koperasi yang menjadi agen hanya ada dua, padahal provinsi itu merupakan sentra petani yang kebutuhan pupuknya di atas satu juta ton per tahun. Oleh karena itu, untuk mengurangi penyimpangan, koperasi menuntut pemerintah memberi kepercaryaan koperasi ikut mendistribusikan pupuk bersubsidi.

Sejak tidak diberi peranan, banyak koperasi yang berhubungan dengan pertanian terpaksa tutup. ''Sekarang mana ada koperasi petani, sudah banyak yang tutup,'' katanya.

Cara penyelesaian
Koperasi sebagai salah satu badan usaha yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat harusnya dapat diberi kepercayaan yang lebih untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari, koperasi jelas lebih dekat dengan masyarakat sehingga dapat memudahkan masyarakat khususnya para petani untuk memperoleh pupuk. Selain itu, sebagai badan usaha yang berasakan kekeluargaan serta bertujuan mensejahterakan anggotanya, koperasi dinilai lebih baik dari pada agen-agen resmi yang biasanya memansang harga yang lebih mahal. Selain itu agen resmi yang ditunjuk untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi jumlahnya terbatas. Hal ini jelas semakin menyulitkan para petani untuk mendapatka pupuk bersubsidi yang merupakan kebutuhan pokok untuk hasil taninya. Untuk itu pemerintah hendaknya memberi kepercayaan lebih serta menyusun pendistribusian pupuk bersubsidi dengan sebaik-baiknya agar dapat disalurkan secara merata.
 
Kasus 2
Presiden: Sebagian Koperasi belum Baik
Kamis, 15 Juli 2010 12:45

SURABAYA--MI: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, sebagian koperasi di Indonesia belum baik karena mengalami sejumlah masalah dalam pengelolaannya.

"Sebagian, terus terang, belum baik," kata Kepala Negara dalam sambutannya pada acara peringatan Hari Koperasi Nasional ke-63 di Surabaya, Kamis (15/7).

Presiden menjelaskan, sebagian koperasi belum maju karena mengalami masalah dalam hal manajemen dan sumber daya manusia. Sejumlah koperasi tidak memiliki sumber daya manusia yang mampu mengelola koperasi dengan baik. "Permodalannya juga sering belum mencukupi," kata Presiden.

Kemudian, koperasi juga sering mengalami masalah teknis dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Di sisi lain, produk-produk tersebut seringkali tidak bisa bersaing dengan produk industri.

Terkait kesejahteraan anggota koperasi yang relatif rendah, Presiden menyatakan hal itu disebabkan belum adanya sistem penglolaan sisa hasil usaha yang baik.

Meski demikian, kata Presiden, beberapa koperasi sudah berhasil dan menyejahterakan anggota, sekaligus menguatkan perekonomian nasional.

Oleh karena itu, kata Presiden, gerakan koperasi di Indonesia tetap relevan di tengah sistem perekonomian global. "Koperasi masih dan tetap penting," kata Kepala Negara.

Sejarah membuktikan, Indonesia mampu bangkit dan bertahan dalam terpaan krisis karena kegiatan perkoperasian dan usaha kecil serta menengah. "Oleh karena itu, koperasi dan usaha kecil menengah harus tumbuh dengan baik ke depan," kata Presiden Yudhoyono menambahkan.

Menurut Presiden, gerakan koperasi dan usaha kecil menengah adalah sistem ekonomi rakyat yang cocok untuk Indonesia. Oleh karena itu, sebaiknya Indonesia tidak perlu meniru sistem ekonomi negara lain yang belum tentu cocok untuk Indonesia.

Cara penyelesaian
Seperti yang telah dijelaskan pada contoh kasus diatas, kurang baiknya sistem koperasi yang ada di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal antara lain dalam hal manajemen dan sumberdaya manusia. Padahal sebagai salah satu sistem perekonomian rakyat, koperasi harusnya bisa mendapat perhatian yang lebih dalam hal manajemen dan sumberdaya manusia. Masalah tersebut dapat ditanggulangi dengan adanya penyuluhan. Pemerintah harus aktif dalam memperkenalkan koperasi pada masyarakat serta memberikan pembekalan pada masyarakat agar dapat mengelola koperasi yang baik. Kegiatan ini dapat dilakukan mulai dini yaitu dengan memperkenalkan koperasi pada generasi muda lewat koperasi sekolah. Penyuluhan koperasi yang efektif dapat menarik masyarakat agar dapat bergabung dengan koperasi dan pembekalan yang baik akan memberikan informasi yang berguna untuk manajemen koperasi. Sehingga, koperasi dapat menjalankan fungsinya sebagai badan usaha kerakyatan yang dapat mensejahterakan anggota dan masyakatnya serta menjadi sarana berorganisasi bagi anggota dan masyarakat di sekitarnya.